Sirkulasi Aliran Pendapatan

Sirkulasi aliran pendapatan adalah skema proses perilaku ekonomi yang dilakukan oleh 4 pihak utama yaitu Masyarakat, Produsen, Pemerintah, dan Bank.

Sebetulnya skema ini bisa cukup menerangkan tentang rumus pendapatan nasional  dan bagaimana semua itu menjadi berkaitan.

Skema terlihat seperti  dibawah ini :

Dalam bagan ini terlihat 2 jenis Masyarakat, yaitu masyarakat surplus (+) dan masyarakat minus (-).

Pada lingkup masyarakat surplus, dalam hubungannya terhadap Produsen, masyarakat surplus memiliki hubungan sebagai konsumen yang mengkonsumsi barang hasil produksi dari si produsen. Bisa juga  sebagai pegawai dari si produsen yang akhirnya digaji oleh si produsen. Sementara dalam hubungannya terhadap Pemerintah, masyarakat surplus adalah sebagai wajib pajak yang membayarkan pajaknya kepada pemerintah. Nah dari uang pajak tersebut nantinya pemerintah bisa menggunakan sebagiannya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat surplus tersebut dala kasus tertentu untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan dan berputar sebagaimana mestinya. Dan hubungannya masyarakat surplus tadi kepada pihak Bank adalah sebagai nasabah yang menabungkan uangnya di bank. Yang lalu selanjutnya pihak bank memberikan imbalan bunga sebagai keuntungan dari uang yang telah mereka tabungkan di bank tersebut.

Sementara di lingkup masyarakat minus, dalam hubungannya dengan bank masyarakat minus ini melakukan peminjaman / kredit terhadap pihak Bank. Yang selanjutnya uang itu bisa digunakan untuk berinvestasi kepada pihak Produsen. Dalam peminjaman masyarakat tadi kepada bank, tentu saja ada bunga tertentu yang harus dibayarkan sehingga masuk kas bank. Sementara dengan berinvestasi pada pihak produsen, masyarakat akan endapatkan keuntungan dan produsen mendapatkan modal agar bisa mengembangkan usahanya. Setelah itu hubungannya dengan pemerintah adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat agar semua alur aliran ini bisa terus berputar dengan baik. Pemerintah juga berhak menentukan kebijakan ingin menggandeng pikak produsen atau pihak bank dalam keadaan tertentu untuk menjaga agar stabilitas ekonomi dapat berjalan dan berputar dengan baik. sebetulnya pihak pemerintah memang memiliki  kewenangan untuk melakukan kebijakan dengan menggandeng pihak manapun. karena yang penting bagi pemerintah adalah menjaga agar siklus ini tetap berjalan dengan seimbang.

Dari siklus ini dibagi menjadi 2 sektor dan pihak pemerintah. Kedua sector itu adalah sector riil yang mencakup hubungan antara masyarakat surplus, produsen, dan masyarakat minus beserta seluruh proses di dalamnya. Sementara yang kedua adalah sector moneter yang mencakup masyarakat surplus, bank, dan masyarakat minus beserta seluruh proses di dalamnya. Nah ditengah-tengah itu adalah peran pemerintah sebagai penengah atau penyeimbang yang dapat dilakukan dengan kebijakan-kebijakannya agar siklus aliran penadapat ini akan terus berjalan dan tidak terhenti. Semua hal / proses yang terjadi di dalam siklus ini akan saling berkaitan satu sama lainnya.

Contoh kebijakan pemerintah itu muncul misalnya jika ada kasus tingkat suku bunga yang tinggi sehingga masyarakat menjadi lebih memilih untuk menabung saja. Disini kalo dibiarkan terus akan menjadi terhenti siklus perekonomian. Maka itu pemerintah harus melakukan kebijakan misalnya subsidi kepada masyarakat agar daya beli masyarakat yang tadinya tidak mampu menjadi meningkat, sehingga masyarakat tersebut kembali melakukan konsumsi kepada produsen yang menyebabkan usaha produsen tetap berjalan sehingga tidak sampai ada pemecatan pegawai karena usaha yang gulung tikar. Bisa juga karena terlalu banyak uang yang ada di bank maka pemerintah melakukan kebijakan dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit yang wewenangnya dimiliki oleh Bank Indonesia dan menggaet bank –bank untuk melakukan pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat atau pinjaman yang lebih fleksibel sehingga proses perutaran uang kembali berjalan.